AD/ART

ANGGARAN DASAR

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

PEMBUKAAN

Bahwa tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa RAPI sebagai penyelenggara Komunikasi Radio Antar Penduduk mempunyai arti yang strategis dalam implementasi kebijakan Pemerintahan, untuk itu perlu mewujudkan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi serta memelihara lingkungan hidup secara berkelanjutan.

RAPI sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang Komunikasi Radio Antar Penduduk dan siap untuk ikut serta membantu Pemerintah dan masyarakat dalam informasi penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.

RAPI merupakan Organisasi yang menjunjung tinggi toleransi dan solidaritas bagi seluruh WNI, untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berupaya menanamkan kesadaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sesungguhnya Pemerintah Republik Indonesia telah memberi tempat dan hak kepada Komunikasi Radio Antar Penduduk, maka dibentuklah Organisasi yang bernama “RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA” dengan VISI “Menjadi Radio Antar Penduduk Indonesia yang Berkualitas Sebagai Aset Nasional“. Dalam rangka melindungi Organisasi dan Pemegang Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia.

BAB  I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, MAKSUD & TUJUAN

SIFAT, PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pasal  1

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, VISI

 

1.     Organisasi ini  bernama : “Radio Antar Penduduk Indonesia”, berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Negara, dan mempunyai kegiatan di seluruh Indonesia.

2.     Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia”  mempunyai VISI sebagai berikut: “MENJADI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA YANG BERKUALITAS SEBAGAI ASET NASIONAL”

3.    Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” mempunyai MISI sebagaimana tertera dalam Anggaran Rumah Tangga.

 Pasal  2

PEMBENTUKAN

Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” ini dibentuk dan dideklarasikan pada tanggal 10 November 1980 di Jakarta, dan telah tercantum dalam Lembar Berita Negara RI-Tahun 2008 Nomor 45, Tambahan Berita Negara Nomor 62, sebagai salah satu Organisasi yang berbadan hukum.

 Pasal 3

A Z A S

Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” berazaskan Pancasila.

 Pasal  4

MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN

Maksud dan tujuan Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” ini adalah menjadi wahana dalam pengabdian kepada masyarakat dan turut berperan aktif membantu Pemerintahan dalam bentuk bantuan Komunikasi Radio Antar Penduduk.

Dalam menjalankan Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1.     Menunjang program Pemerintah dalam pembangunan Nasional, membantu memelihara keamanan Negara, ketertiban Masyarakat serta berperan membina penggunaan Perangkat Komunikasi Radio Antar Penduduk.

2.     Membantu Pemerintah dalam bantuan komunikasi cadangan dan menyelenggarakan bantuan Komunikasi Radio dalam hal penanggulangan bencana alam, Marabahaya, Wabah penyakit serta bantuan komunikasi lainnya.

3.     Membantu Pemerintah, Organisasi dan masyarakat yang membutuhkan Bantuan Komunikasi Radio pada kegiatan sosial serta bantuan teknis komunikasi.

4.     Membina ketaatan anggota terhadap Peraturan perundang-undangan dan Peraturan Organisasi.

5.     Membina anggota dalam hal berkomunikasi radio dengan baik, benar dan bertanggung jawab.

6.     Meningkatkan keterampilan anggota dalam memberikan Bantuan Komunikasi Radio dan pengabdian kepada masyarakat luas.

7.     Meningkatkan kualitas sumber daya anggota terutama dalam hal kepemimpinan dan manajemen Organisasi serta Operasi Penanggulangan Bencana.

8.     Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kemudahan berkomunikasi anggota.

 Pasal 5

S I F A T

Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” adalah Organisasi yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Sebagai satu-satunya wadah resmi  bagi  pemilik Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP).

Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” Sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang didasarkan atas kesamaan kegemaran untuk berkomunikasi Radio Antar Penduduk dan tidak memihak kepada salah satu partai politik.

 BAB II

KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 6

KEKAYAAN DAN ASET ORGANISASI

1.     Semua kekayaan dan Aset Organisasi ”Radio Antar Penduduk Indonesia” dari berbagai sumber harus dipergunakan dan hanya untuk menjalankan kegiatan Organisasi serta membiayai kegiatan sosial lainnya hanya untuk mencapai maksud dan tujuan Organisasi ”Radio Antar Penduduk Indonesia”.

2.     Untuk selanjutnya Kekayaan dan Aset Organisasi akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB  III

KODE ETIK

Pasal  7

KODE ETIK

Kode Etik merupakan panduan dan tuntunan bathin bagi setiap anggota Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia dalam bersikap dan berprilaku, yang wajib ditaati dan dilaksanakan.

a.     Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap PATUH

b.     Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap JUJUR

c.     Anggota RAPI harus berjiwa  dan bersikap SANTUN

d.     Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap TANGGUNG JAWAB

e.     Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap TANGGAP

 BAB  IV

KEANGGOTAAN

 Pasal  8

ANGGOTA

Anggota RAPI adalah Warga Negara Indonesia, setelah memenuhi persyaratan yang  ditentukan Pemerintah dan Organisasi.

 Pasal 9

IZIN DAN KARTU TANDA ANGGOTA

  • Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) dikeluarkan/ diterbitkan oleh Pemerintah, Kementerian Komunikasi Dan Informatika (Kemkominfo) cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perlengkapan Pos dan Informatika (Ditjen SD.P.P.I), atau lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk menangani perizinan Komunikasi Radio Antar Penduduk.
  • Kartu Tanda Anggota (KTA), sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 Pasal 10

GUGURNYA KEAGGOTAAN

1.     Meninggal dunia.

2.     Mengundurkan diri.

3.     Masa berlakunya IKRAP (Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk) yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi.

4.     Diberhentikan

 Pasal 11

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Anggota dapat diberhentikan keanggotaan (dicabut KTA) oleh Pengurus Nasional dan atas usulan, rekomendasi dari Institusi dibawahnya apabila :

1.    Melanggar dan tidak mematuhi Peraturan Perundang-undangan Negara yang berlaku.

2.    Melanggar hukum pidana dan telah mempunyai ketetapan hukum tetap.

3.     Melanggar atau tidak mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia”,

4.    Mencemarkan nama baik Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia”, dan merugikan Organisasi atau sesama anggota.

5.    Tata cara pemberhentian dan pembelaan anggota diatur di dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 12

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Anggota Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” mempunyai hak dan kewajiban terhadap Organisasi dan Negara, sebagaimana diatur dalam AnggaranRumah Tangga.

BAB  V

SUSUNAN, HIRARKI, STRUKTUR DAN

ATRIBUT  ORGANISASI

Pasal  13

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi secara bertingkat/ berjenjang terdiri atas:

1.    Organisasi RAPI tingkat Nasional disebut  RAPI  Nasional;

2.    Organisasi RAPI tingkat Provinsi disebut  RAPI  Provinsi;

3.    Organisasi RAPI tingkat Kab./Kota disebut  RAPI  Kabupaten/Kota;

4.    Organisasi RAPI tingkat Kecamatan/Distrik disebut  RAPI  Kecamatan/ Distrik.

Pasal 14

KEKUASAAN ORGANISASI

Kekuasaan organisasi terdiri atas :

1.     Musyawarah Nasional;

2.     Pengurus Nasional;

3.     Musyawarah Provinsi;

4.     Pengurus Provinsi;

5.     Musyawarah Kabupaten/ Kota;

6.     Pengurus Kabupaten/ Kota;

7.     Musyawarah Kecamatan/ Distrik;

8.     Pengurus Kecamatan/ Distrik.

Pasal  15

HIRARKI  TATA  ATURAN

Hirarki Tata Aturan Organisasi merupakan jenjang, strata landasan aturan dalam pelaksanaan kegiatan Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia”.

1.     Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

2.     Keputusan Musyawarah;

3.     Peraturan Organisasi;

4.     Keputusan Rapat Kerja;

5.     Keputusan Pengurus;

Segala sesuatu yang menyangkut hirarki Organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal  16

STRUKTUR KEPENGURUSAN

Struktur Kepengurusan Organisasi selanjutnya disebut Pengurus terdiri dari  :

1.     Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi (DP2O) Nasional / Provinsi / Kabupaten/Kota  / Kecamatan/Distrik;

2.     Pengurus Nasional (PN),  Pengurus Provinsi (PP),  Pengurus Kabupaten, Kota (PK),  Pengurus Kecamatan/ Distrik (PKD);

 Pasal  17

ATRIBUT Organisasi

1.     Atribut Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia”  terdiri dari Bendera, Logo, Lagu Mars RAPI, Pakaian Seragam.

2.     Segala sesuatu yang menyangkut atribut organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB  VI

MUSYAWARAH & RAPAT – RAPAT

Pasal  18

MUSYAWARAH DAN RAPAT – RAPAT Organisasi

Musyawarah Organisasi terdiri atas :

1.     Musyawarah Nasional, Musyawarah Provinsi, Musyawarah Kabupaten/Kota dan Musyawarah Kecamatan/Distrik.

2.     Rapat-Rapat Organisasi terdiri atas :

a.     Rapat Kerja (Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota);

b.     Rapat Pimpinan Nasional;

c.     Rapat Paripurna Pengurus (Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/ Distrik);

d.     Rapat Pengurus (Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/ Distrik);

e.     Rapat Koordinasi (Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota).

3.     Segala sesuatu yang menyangkut musyawarah dan rapat-rapat Organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

 BAB  VII

PEMBUBARAN

Pasal 19

PEMBUBARAN  Organisasi

1.     Pembubaran Organisasi RAPI hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa yang secara khusus diselenggarakan untuk maksud tersebut.

2.     Rencana Pembubaran Organisasi harus atas usulan tiga perempat (3/4) dari seluruh anggota tentang keinginan pembubaran Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia”.

3.     Keputusan Pembubaran Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” hanya Sah apabila disetujui oleh 2/3 dari jumlah peserta yang memiliki Hak Suara pada Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut.

BAB  VIII

PENETAPAN ANGGARAN DASAR

 Pasal 20

PENETAPAN ANGGARAN DASAR ORGANISASI

Anggaran Dasar RAPI untuk pertama kalinya ditetapkan oleh Rapat Paripurna Pengurus RAPI Pusat di Jakarta tanggal 2 Desember 1980; selanjutnya disempurnakan pada Konggres RAPI ke-I di Solo tanggal 25 Maret 1984; Konggres II selaku Munas RAPI ke-2 di Cipayung, Bogor tanggal 29 November 1987; Munas RAPI ke-3 di Bandung tanggal 27 Juni 1993; Munas RAPI ke-4 di Denpasar tanggal 30 Januari 2000; Munas RAPI ke-5 di Ciawi, Bogor, tanggal 22 Mei 2005; Munas RAPI ke-6 di Balikpapan, tanggal 25 Juli 2010; Munaslub RAPI di Yogyakarta tanggal 16 Juli 2011

AD/ART RAPI
Download6083 downloads

Comments are closed.